Written by  Rhizal NST
in Conveyor Belt Global News
Tags
Hits 636

Asosiasi Nikel Minta Insentif Pembangunan Smelter

24
Apr 2012
(0 votes)

Smelter

Asosiasi Nikel Indonesia meminta pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan tambang yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)

Karena besarnya investasi yang dibutuhkan. Satu di antaranya adalah insentif dalam pembangunan pembangkit listrik sebagai sumber energi utama untuk pengoperasian smelter.

Shelby Ihsan Saleh, Ketua Asosiasi, mengatakan sebenarnya banyak perusahaan tambang yang siap untuk membangun smelter, namun terhambat pada masalah sumber energi yaitu pembangkit listrik. "Investasi untuk smelter saja cukup mahal apalagi harus ditambah dengan membangun pembangkit. Kami meminta pemerintah bisa menjamin ketersediaan listrik untuksmelter itu," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengolah dua juta ton bijih nikel menjadi feronikel setidaknya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sekitar 60 megawatt. Padahal, untuk pengadaan mesin dengan kapasitas pengolahan 20 ribu ton bijih nikel diperkirakan butuh US$ 5 juta. "Untuk mengatasi kebutuhan investasi yang sangat besar perusahaan tambang biasanya patungan dengan yang lain," papar Shelby.

Shelby mengatakan untuk membuat satu unit smelter setidaknya membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk desain dan pembangunanya. "Mesinnya sudah bisa dirakit di dalam negeri," paparnya.

Perusahaan yang tergabung dalam Asosasi berencana membangun sekitar 40 smelter dengan berbagai macam kapasitas dengan total kapasitas 10 juta ton per tahun, di Morowali dan Banggai, Sulawesi Tengah. Seluruh smelter tersebut diharapkan selesai akhir 2013.

"Total kapasitas smelter itu sepertiga dari total volume ekspor bijih nikel dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi, yaitu sekitar 30 juta ton per tahun," tutur Shelby.

Menurut dia, terdapat sisi positif dari pembangunan smelter yaitu penerimaan dari ekspor bahan tambang olahan dapat mencapai tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk bahan mentah. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu menyangkut besarnya investasi dan risiko terhadap lingkungan.

"Contohnya di China, sebanyak 300 smelter ditutup karena terbukti mencemari lingkungan dan meracuni masyarakat. Jadi semua syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus dipenuhi," ujarnya.

Tony Wenas, Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA), mengatakan insentif dibutuhkan untuk menopang percepatan pembangunan smelter di Indonesia. Dia menyatakan tanpa adanya insentif yang diberikan pemerintah, investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter karena keuntungannya kecil.

Bentuk insentif tersebut dapat berupa fasilitas penangguhan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan kemudahan lainnya. "Ini kan kegiatan di hilir (downstream), berarti harus ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Di Filipina, produksi tembaga mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka sudah punya 2-3 smelter karena pemerintahnya memberikan insentif," katanya.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, menyatakan pembangunan smelter tidak diwajibkan pada satu perusahaan. Menurut dia, perusahaan bisa membangun smelter secara konsorsium. "Soal insentif, kami masih melakukan pembicaraan dengan Kementerian terkait tentang bentuk insentif yang akan diberikan," ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang tidak diperkenankan mengekspor bijih atau mineral mentah (raw material) mulai 2014. Namun, berdasarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, perusahaan tambang diberi tenggat tiga bulan untuk menghentikan ekspor raw material sejak peraturan diterbitkan, atau sekitar Mei tahun ini.

Peraturan tersebut langsung mendapat respons negatif dari para pelaku industri. Agus Suhartono, Chief Operating Officer Ibris Nickel Pte Ltd, perusahaan yang memiliki tambang nikel seluas 2.000 hektare di Molore, Sulawesi Tenggara, peraturan menteri tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan undang-undang. "Kami merasa keberatan dan minta dievaluasi dulu sebelum diterapkan. Kami minta perpanjangan waktu karena tidak semua penambang punya stamina finansial yang bagus," ujarnya.

Sumber Berita

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/23693/Asosiasi-Nikel-Minta-Insentif-Pembangunan-Smelter

Related items (by tag)

Latest from Rhizal NST

back to top