Pemerintah Tidak Akan Revisi Aturan Nilai Tambah Mineral

24
Apr 2012
(0 votes)

Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak akan merevisi Peraturan Menteri Energi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Namun, Pemerintah membuka pembicaraan dengan asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan terkait peraturan menteri tersebut.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi, mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyediakan alternatif dalam peraturan menteri itu. Opsi tersebut diberikan apabila para pemangku kepentingan belum bersedia untuk melaksanakan pasal 21 yang menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri itu dilarang menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya peraturan.

"Sebenarnya dalam pasar 24 disebutkan ada perintah berkonsultasi jika tidak dapat melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kami ingin lebih dulu ada pembicaraan," ujar Thamrin, Kamis.

Pemerintah menurut Thamrin mempersilahkan kepada siapa pun yang menempuh jalur hukum untuk membatalkan peraturan menteri tersebut. "Kalau saya melihatnya sebaiknya mereka bisa lakukan dialog dulu sebelum ke arah sana (hukum), harus ada niat baik," katanya.

Latar belakang terbitnya peraturan menteri tersebut menurut Thamrin adalah kekhawatiran eksploitasi massal terhadap raw material dalam empat tahun terakhir yang sangat massif. Hal itu tentu dinilai akan berpengaruh terhadap tingkat sumberdaya raw material di masa depan. "Contohnya nikel, yang dalam empat tahun terakhir produksinya naik delapan kali lipat menjadi 33 juta ton. Itu saja data yang dari pertambangan legal, apalagi ditambah yang tidak legal," tuturnya.

Selain nikel, bijih besi juga mengalami kenaikan produksi mencapai tujuh kali lipat dalam empat tahun terakhir menjadi sekitar 13 juta ton. Kenaikan terparah pada produksi bijih tembaga yang naik 11 kali lipat menjadi 14 ribu ton pada 2011 dari 2008. "Padahal kemampuan industri pengolahan tembaga domestik saat hanya 30% dari total produksi konsentrat," jelasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah merivisi beberapa pasal dalam peraturan menteri tersebut. Kadin menilai pemberlakuan peraturan tersebut akan menghambat kinerja sektor pertambangan nasional karena berdampak langsung kepada perusahaan pertambangan. Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, mengatakan pasal-pasal yang perlu direvisi antara lain pasal 21, 23, dan 24. “Itu artinya ekspor barang setengah jadi beberapa hasil tambang kita tidak bisa diekspor dan hal ini bisa mengganggu target ekspor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, target ekspor yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar US$ 230 miliar akan terganggu seiring dengan diterapkannya peraturan itu. Indonesia juga dinilai berisiko menghadapi potential lost 25% dari target yang sudah ditetapkan sepanjang 2012-2014, yakni sekitar US$ 48 miliar.

Shelby Ihsan Saleh, Ketua Asosiasi Nikel Indonesia, mengatakan Asosiasi mengkaji untuk melakukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung atas pemberlakuan peraturan menteri peningkatan nilai tambah mineral. Aturan itu dinilai sangat merugikan pelaku usaha, karena harus menunda ekspor raw material dalam jangka waktu tiga bulan sejak pemberlakuan aturan itu.

"Kami menilai itu sangat merugikan, pemerintah harus jelas dalam menerapkan peraturan menteri itu. Jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," ujarnya.

Sumber Berita

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/23947/Pemerintah-Tidak-Akan-Revisi-Aturan-Nilai-Tambah-Mineral

You are here: News Pemerintah Tidak Akan Revisi Aturan Nilai Tambah Mineral