Displaying items by tag: News Inabec - Conveyor Belt http://inabecbelt.com Thu, 15 Nov 2018 00:23:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Ekspor Bijih Besi KW II Diperkirakan Turun 15% http://inabecbelt.com/news/item/57-ekspor-bijih-besi-kw-ii-diperkirakan-turun-15.html http://inabecbelt.com/news/item/57-ekspor-bijih-besi-kw-ii-diperkirakan-turun-15.html

Biji Besi

Larangan ekspor bijih besi non-olahan yang rencananya mulai berlaku 1 Mei 2012 diperkirakan akan menyebabkan ekspor produk tersebut turun lebih dari 15% pada kuartal II 2012.

Satwiko Darmesto, Deputi Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik, memperkirakan pada kuartal III 2012 ekspor akan kembali pulih karena ekspor bijih besi olahan mulai berjalan.

Seperti dikutip Bloomberg, pemerintah saat ini tengah bersiap memberlakukan larangan ekspor bijih besi yang belum diproses. Menurut Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, mulai 1 Mei 2012 perusahaan pertambangan akan dilarang mengekspor bijih besi.

Larangan tersebut akan dicabut bagi perusahaan yang menyerahkan proposal untuk membangun usaha pemrosesan dan pemurnian bijih besi di Indonesia. Sejauh ini sudah 17 perusahaan yang menyerahkan proposal pembangunan bisnis tersebut.

Larangan ekspor bijih besi yang belum diproses diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor barang tambang Indonesia. Selama ini, Indonesia terkenal sebagai negara pengekspor barang tambang mentah seperti bijih nikel dan bauksit, sedangkan pemrosesan barang tambang dilakukan di luar negeri.

Menurut Satwiko, larangan ekspor bijih besi akan berdampak pada penurunan ekspor bijih besi non-olahan yang cukup besar hingga lebih dari 15% pada kuartal II. Tahun ini, kontribusi ekspor bijih besi terhadap total ekspor sekitar 18%.

Penurunan ekspor ini diperkirakan akan berlangsung hingga industri pengolahan selesai dibangun, namun hingga kini pabrik pengolahan belum siap. Satwiko mengatakan Tim Tarif hingga saat ini belum menentukan besaran bea keluar yang akan diberlakukan pada bahan mineral.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor bijih, kerak, dan abu logam pada Januari-Februari 2012 sebesar US$ 0,87 miliar atau 3,5% dari total ekspor non-migas yang mencapai US$ 24,77%. Jumlah tersebut turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 1,18 miliar atau 4,96% terhadap total ekspor non-migas.

Edy Putra Irawady, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, mengatakan larangan ekspor bijih besi non-olahan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kebijakan ini akan menurunkan ekspor bijih besi non- olahan, tetapi hanya sementara.

"Ini seperti kasus rotan dan crude palm oil beberapa waktu lalu. Paling tidak pada kuartal III 2012 ekspor akan kembali normal karena sudah mulai mengekspor bijih besi olahan sejalan dengan berkembangnya industri pengolahan,” katanya.

Dengan larangan tersebut, ekspor bijih besi non-olahan akan berkurang. Namun, ekspor bijih besi olahan akan meningkat signifikan dan secara nilai akan lebih tinggi dibandingkan ekspor bijih non-olahan. "Kita dapat nilai tambah yang lebih besar dengan kebijakan ini, nilai ekspor yang tinggi dan lapangan kerja,” tuturnya.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan esensi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah untuk mengembangkan industri hilir dengan tujuan meningkatkan nilai dan lapangan pekerjaan. Rencananya, setiap pengolahan tambang harus memiliki roadmap pengembangan industri hilir dan diserahkan kepada pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan disinsentif untuk ekspor bahan baku yaitu dengan mengenakan bea keluar sementara. Sementara ekspor yang memberikan nilai tambah tidak dikenakan bea keluar.

Latif Adam, Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih besi non-olahan itu harus dilihat secara komprehensif. Kebijakan ini akan menurunkan ekspor bijih besi secara signifikan dan mengurangi total nilai ekspor karena bijih besi merupakan ekspor utama Indonesia. Namun, langkah ini sangat membantu industri mendapatkan bahan baku.

Menurutnya, ke depan pemerintah perlu membuat aturan untuk menghindari bijih besi non-olahan tidak terpakai di dalam negeri antara lain dengan menghitung kebutuhan dalam negeri dan sisanya diekspor. Kebijakan ini lebih baik daripada mengenakan bea keluar untuk ekspor bijih besi non-olahan.

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/25475/Ekspor-Bijih-Besi-Kuartal-II-Diperkirakan-Turun-15

]]>
Conveyor Belt Global News Tue, 24 Apr 2012 20:50:45 +0000
Pemerintah Tidak Akan Revisi Aturan Nilai Tambah Mineral http://inabecbelt.com/news/item/56-pemerintah-tidak-akan-revisi-aturan-nilai-tambah-mineral.html http://inabecbelt.com/news/item/56-pemerintah-tidak-akan-revisi-aturan-nilai-tambah-mineral.html

Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak akan merevisi Peraturan Menteri Energi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Namun, Pemerintah membuka pembicaraan dengan asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan terkait peraturan menteri tersebut.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi, mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyediakan alternatif dalam peraturan menteri itu. Opsi tersebut diberikan apabila para pemangku kepentingan belum bersedia untuk melaksanakan pasal 21 yang menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri itu dilarang menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya peraturan.

"Sebenarnya dalam pasar 24 disebutkan ada perintah berkonsultasi jika tidak dapat melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kami ingin lebih dulu ada pembicaraan," ujar Thamrin, Kamis.

Pemerintah menurut Thamrin mempersilahkan kepada siapa pun yang menempuh jalur hukum untuk membatalkan peraturan menteri tersebut. "Kalau saya melihatnya sebaiknya mereka bisa lakukan dialog dulu sebelum ke arah sana (hukum), harus ada niat baik," katanya.

Latar belakang terbitnya peraturan menteri tersebut menurut Thamrin adalah kekhawatiran eksploitasi massal terhadap raw material dalam empat tahun terakhir yang sangat massif. Hal itu tentu dinilai akan berpengaruh terhadap tingkat sumberdaya raw material di masa depan. "Contohnya nikel, yang dalam empat tahun terakhir produksinya naik delapan kali lipat menjadi 33 juta ton. Itu saja data yang dari pertambangan legal, apalagi ditambah yang tidak legal," tuturnya.

Selain nikel, bijih besi juga mengalami kenaikan produksi mencapai tujuh kali lipat dalam empat tahun terakhir menjadi sekitar 13 juta ton. Kenaikan terparah pada produksi bijih tembaga yang naik 11 kali lipat menjadi 14 ribu ton pada 2011 dari 2008. "Padahal kemampuan industri pengolahan tembaga domestik saat hanya 30% dari total produksi konsentrat," jelasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah merivisi beberapa pasal dalam peraturan menteri tersebut. Kadin menilai pemberlakuan peraturan tersebut akan menghambat kinerja sektor pertambangan nasional karena berdampak langsung kepada perusahaan pertambangan. Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, mengatakan pasal-pasal yang perlu direvisi antara lain pasal 21, 23, dan 24. “Itu artinya ekspor barang setengah jadi beberapa hasil tambang kita tidak bisa diekspor dan hal ini bisa mengganggu target ekspor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, target ekspor yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar US$ 230 miliar akan terganggu seiring dengan diterapkannya peraturan itu. Indonesia juga dinilai berisiko menghadapi potential lost 25% dari target yang sudah ditetapkan sepanjang 2012-2014, yakni sekitar US$ 48 miliar.

Shelby Ihsan Saleh, Ketua Asosiasi Nikel Indonesia, mengatakan Asosiasi mengkaji untuk melakukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung atas pemberlakuan peraturan menteri peningkatan nilai tambah mineral. Aturan itu dinilai sangat merugikan pelaku usaha, karena harus menunda ekspor raw material dalam jangka waktu tiga bulan sejak pemberlakuan aturan itu.

"Kami menilai itu sangat merugikan, pemerintah harus jelas dalam menerapkan peraturan menteri itu. Jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," ujarnya.

Sumber Berita

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/23947/Pemerintah-Tidak-Akan-Revisi-Aturan-Nilai-Tambah-Mineral

]]>
Conveyor Belt Global News Tue, 24 Apr 2012 20:46:53 +0000
Asosiasi Nikel Minta Insentif Pembangunan Smelter http://inabecbelt.com/news/item/55-asosiasi-nikel-minta-insentif-pembangunan-smelter.html http://inabecbelt.com/news/item/55-asosiasi-nikel-minta-insentif-pembangunan-smelter.html

Smelter

Asosiasi Nikel Indonesia meminta pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan tambang yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)

Karena besarnya investasi yang dibutuhkan. Satu di antaranya adalah insentif dalam pembangunan pembangkit listrik sebagai sumber energi utama untuk pengoperasian smelter.

Shelby Ihsan Saleh, Ketua Asosiasi, mengatakan sebenarnya banyak perusahaan tambang yang siap untuk membangun smelter, namun terhambat pada masalah sumber energi yaitu pembangkit listrik. "Investasi untuk smelter saja cukup mahal apalagi harus ditambah dengan membangun pembangkit. Kami meminta pemerintah bisa menjamin ketersediaan listrik untuksmelter itu," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengolah dua juta ton bijih nikel menjadi feronikel setidaknya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sekitar 60 megawatt. Padahal, untuk pengadaan mesin dengan kapasitas pengolahan 20 ribu ton bijih nikel diperkirakan butuh US$ 5 juta. "Untuk mengatasi kebutuhan investasi yang sangat besar perusahaan tambang biasanya patungan dengan yang lain," papar Shelby.

Shelby mengatakan untuk membuat satu unit smelter setidaknya membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk desain dan pembangunanya. "Mesinnya sudah bisa dirakit di dalam negeri," paparnya.

Perusahaan yang tergabung dalam Asosasi berencana membangun sekitar 40 smelter dengan berbagai macam kapasitas dengan total kapasitas 10 juta ton per tahun, di Morowali dan Banggai, Sulawesi Tengah. Seluruh smelter tersebut diharapkan selesai akhir 2013.

"Total kapasitas smelter itu sepertiga dari total volume ekspor bijih nikel dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi, yaitu sekitar 30 juta ton per tahun," tutur Shelby.

Menurut dia, terdapat sisi positif dari pembangunan smelter yaitu penerimaan dari ekspor bahan tambang olahan dapat mencapai tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk bahan mentah. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu menyangkut besarnya investasi dan risiko terhadap lingkungan.

"Contohnya di China, sebanyak 300 smelter ditutup karena terbukti mencemari lingkungan dan meracuni masyarakat. Jadi semua syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus dipenuhi," ujarnya.

Tony Wenas, Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association (IMA), mengatakan insentif dibutuhkan untuk menopang percepatan pembangunan smelter di Indonesia. Dia menyatakan tanpa adanya insentif yang diberikan pemerintah, investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter karena keuntungannya kecil.

Bentuk insentif tersebut dapat berupa fasilitas penangguhan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan kemudahan lainnya. "Ini kan kegiatan di hilir (downstream), berarti harus ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Di Filipina, produksi tembaga mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka sudah punya 2-3 smelter karena pemerintahnya memberikan insentif," katanya.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, menyatakan pembangunan smelter tidak diwajibkan pada satu perusahaan. Menurut dia, perusahaan bisa membangun smelter secara konsorsium. "Soal insentif, kami masih melakukan pembicaraan dengan Kementerian terkait tentang bentuk insentif yang akan diberikan," ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang tidak diperkenankan mengekspor bijih atau mineral mentah (raw material) mulai 2014. Namun, berdasarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, perusahaan tambang diberi tenggat tiga bulan untuk menghentikan ekspor raw material sejak peraturan diterbitkan, atau sekitar Mei tahun ini.

Peraturan tersebut langsung mendapat respons negatif dari para pelaku industri. Agus Suhartono, Chief Operating Officer Ibris Nickel Pte Ltd, perusahaan yang memiliki tambang nikel seluas 2.000 hektare di Molore, Sulawesi Tenggara, peraturan menteri tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan undang-undang. "Kami merasa keberatan dan minta dievaluasi dulu sebelum diterapkan. Kami minta perpanjangan waktu karena tidak semua penambang punya stamina finansial yang bagus," ujarnya.

Sumber Berita

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/23693/Asosiasi-Nikel-Minta-Insentif-Pembangunan-Smelter

]]>
Conveyor Belt Global News Tue, 24 Apr 2012 19:50:25 +0000
Inovasi Baru Conveyor Belt RM Padang http://inabecbelt.com/news/item/54-inovasi-baru-conveyor-belt-rm-padang.html http://inabecbelt.com/news/item/54-inovasi-baru-conveyor-belt-rm-padang.html

Conveyor Belt di RM Padang

Jika biasanya conveyor belt (ban berjalan) digunakan pada sebagian besar restoran ala Jepang yang menawarkan menu serba sushi, sebuah rumah makan padang

yang berlokasi di Jalan Depok 46, Semarang mencoba sebuah inovasi baru untuk membangun brand image yang unik di mata para konsumen, tidak seperti bisnis warung makan padang lainnya yang menggunakan sistem manatiang piriang atau menata piring-piring di tangan untuk menyajikan beragam masakan padang kepada pelanggannya, rumah makan Padang Plus sengaja menyajikan seluruh menu yang ditawarkan melalui conveyor belt layaknya restoran berbintang.

Alhasil keunikan yang ditawarkan rumah makan Padang Plus ternyata tidak hanya menarik minat pelanggan saja. Namun juga berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena keunikan yang ditawarkan Padang Plus Resto belum pernah dilakukan oleh pelaku bisnis rumah makan padang lainnya.

]]>
Conveyor Belt Global News Tue, 24 Apr 2012 19:44:53 +0000